Program Transmigrasi Ditolak Warga Papua, Prabowo Harus Lakukan Ini

Penolakan beberapa warga Papua Barat yang menamakan kelompok mereka Komite Nasional Papua Barat terkait dengan penolakan program transmigrasi sebaiknya jangan diabaikan.

Hal ini disampaikan Fernando Emas, pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia pada Sabtu (9/11/2024).

“Pemerintahan Prabowo melalui Kementeri Transmigrasi sebaiknya segera melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh Papua untuk melakukan pendekatan dan memberikan sosialisasi terkait dengan Program transmigrasi yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo,” katanya.

Fernano melihat dan menduga sepertinya warga Papua memiliki kekuatiran Program Transmigrasi secara perlahan akan membuat perubahan secara signifikan di Papua terkait dengan jumlah penduduk pendatang yang akan menjadi mayoritas di Papua dibandingkan Orang Asli Papua (OAP).

“Sehingga sangat mungkin akan berpengaruh pada Otonomi Khusus yang saat ini dimiliki oleh Papua,” katanya.

Ditegaskanya, adanya kekuatiran dari masyarakat Papua terkait dengan Program Transmigrasi sehingga membuat mereka akan melakukan penolakan dan mungkin perlawanan.

“Tentu kalau sampai dipaksakan program tersebut akan membuat persepsi masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo tidak berbeda dengan pemerintahan Orde Baru,” ujarnya.

“Sehingga sedikit banyak akan berpengaruh pada stabilitas keamanan di Papua,” tukasnya.