Retno Saniyati
Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni menolak wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni menolak wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sultoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, mengembalikan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi yang sudah susah payah penuh pengorbanan diperjuangkan.
“Kalau ini diterapkan tentu menjadi langkah mundur dari perjalanan bangsa Indonesia,” kata dia.
Menurut dia, TNI, Kemendagri dan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda sehingga sangat tidak tepat menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.
“Namun demikian, kita tidak ingin Polri juga menjadi jumawa, demikian halnya dengan TNI. Sehingga, adanya gesekan antara personel TNI dan Polri di lapangan dapat dicegah,” ujarnya.
Disebutkannya bahwa adanya usulan agar Korps Bhayangkara itu kembali di bawah TNI atau Kemendagri harus juga menjadi bahan evaluasi internal Polri untuk terus berbenah diri.
“Pertama, tentu Polri harus semakin bekerja profesional dan berintegritas. Kedua, jajaran Polri harus tegas tidak berpolitik praktis dan jangan ada ‘cawe-cawe’ urusan politik,” kata Sultoni.
Dia pun memberikan catatan bahwa banyaknya kasus yang mendegradasi citra Polri akhir-akhir ini juga harus menjadi atensi besar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan reformasi dan berani menindak tegas jajarannya yang melanggar aturan.
“Kita sangat menyayangkan ada kasus polisi menembak polisi hingga polisi menembak masyarakat tanpa alasan kuat. Ini menjadi PR besar Kapolri untuk bisa mereformasi jajarannya,” tegasnya.
